Ekonomi / Keuangan
Menkeu: Pola Belanja Pemerintah Jadi Menarik sejak Pengalihan Subsidi BBM
Jumat, 9 Januari 2015 | 20:54 WIB
JAKARTA,
KOMPAS.com – Menteri
Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, pemerintah banyak mengalokasikan
anggaran dari subsidi bahan bakar minyak (BBM) ke pos-pos produktif. Bambang
pun menyebut ada hal menarik dari pola belanja yang dilakukan pemerintah sejak
pengalokasian subsidi BBM dilakukan.
“Ada dua hal
menarik dari pola belanja kita sekarang. Pertama, biasanya belanja K/L
(kementerian/lembaga) di bawah belanja non-K/L. Sebab, belanja non-K/L ada
subsidi BBM yang jumlahnya sangat besar,” kata Bambang, Jumat (9/1/2015).
Saat ini,
Bambang melanjutkan, belanja kementerian/lembaga lebih besar di atas belanja
non-K/L. Setelah tidak memberikan subsidi pada BBM jenis premium, maka anggaran
untuk BBM tahun anggaran 2015 yang diusulkan dalam APBN-P sebesar hanya Rp 56
triliun. Dari penghematan tersebut, pemerintah memiliki ruang fiskal hingga
mencapai Rp 205 triliun.
Penambahan
anggaran akan diperuntukkan kementerian/lembaga yang menjalankan agenda
pembangunan prioritas. Bambang mengatakan total tambahan anggaran mencapai Rp
155 triliun.
“Kemudian
belanja infrastruktur naik dari Rp 190 triliun jadi Rp 290 triliun dibanding
APBN 2015,” ujar Bambang.
Di samping
itu, Bambang juga menambahkan, pemerintah akan mengurangi kewajiban setoran
perusahaan pelat merah atau dividen. Jika sebelumnya kewajiban dividen dari
pagu dalam APBN 2015 tercatat sebesar Rp 44 triliun, maka kini berkurang
menjadi Rp 35 triliun.
“PMN
(Penyertaan Modal Negara) untuk BUMN Rp 37 triliun, utamanya BUMN di bidang
infrastruktur ditambah. Misalnya, Antam (PT Aneka Tambang) yang didorong
hilirisasi dari minerba, terutama untuk smelter,” ujar Bambang.
SUMBER :
ANALISIS :
Pemerintah
banyak mengalokasikan anggaran dari subsidi bahan bakar minyak (BBM) ke pos-pos
produktif. Dan anggaran belanja infrastruktur pun memiliki kenaikan dari Rp 190
triliun menjadi Rp 290 triliun untuk tahun 2015.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar