TULISAN 15

Ekonomi / Makro

Pasokan Elpiji 3 Kg Menipis, Wapres Bilang akan Ditambah

Jumat, 9 Januari 2015 | 18:16 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan bahwa pemerintah akan menambah pasokan elpiji 3 kilogram, menyusul kelangkaannya di sejumlah daerah. Pasokan elpiji 3 kilogram terjadi setelah pemerintah menaikkan harga elpiji non subsidi kemasan 12 kilogram.

"Nanti akan ditambah," kata Kalla singkat seusai acara pelantikan pengurus pusat Palang Merah Indonesia di Jakarta, Jumat (9/1/2015).

Mengenai desakan sejumlah daerah agar pemerintah merevisi harga eceran tertinggi (HET) elpiji 3 kg, Kalla menyampaikan bahwa opsi itu belum dibicarakan.

Menurut Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Didik Purwadi, disparitas harga sebaiknya tidak terlalu jauh untuk menekan migrasi pengguna elpiji 12 kg ke 3 kg. Harga elpiji 12 kg dinaikan menyusul tingginya harga elpiji di pasar internasional dan melemahnya nilai tukar rupiah yang menyebabkan beban kerugian perusahaan akan makin tinggi.

Penyesuaian harga diputuskan sebesar Rp 1.500 per kg (net Pertamina) terhitung sejak 10 September 2014 pukul 00.00.

---

Penulis	: Icha Rastika
Editor	: Hindra Liauw

SUMBER :

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/01/09/181613426/Pasokan.Elpiji.3.Kg.Menipis.Wapres.Bilang.akan.Ditambah.

ANALISIS :

Akibat adanya kelangkaan atau menipisnya pasokan gas elpiji 3kg banyak konsumen yang terpaksa beralih menggunakan gas elpiji 12kg. Tetapi dengan menipisnya pasokan gas elpiji 3 kg tersebut diiringi dengan kenaikan harga gas elpiji 12kg. Seharusnya disparitas harga tidak terlalu jauh untuk menekan migrasi pengguna elpiji 12 kg ke 3 kg.

TULISAN 14

Ekonomi / Keuangan

Menkeu: Pola Belanja Pemerintah Jadi Menarik sejak Pengalihan Subsidi BBM

Jumat, 9 Januari 2015 | 20:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, pemerintah banyak mengalokasikan anggaran dari subsidi bahan bakar minyak (BBM) ke pos-pos produktif. Bambang pun menyebut ada hal menarik dari pola belanja yang dilakukan pemerintah sejak pengalokasian subsidi BBM dilakukan.

“Ada dua hal menarik dari pola belanja kita sekarang. Pertama, biasanya belanja K/L (kementerian/lembaga) di bawah belanja non-K/L. Sebab, belanja non-K/L ada subsidi BBM yang jumlahnya sangat besar,” kata Bambang, Jumat (9/1/2015).

Saat ini, Bambang melanjutkan, belanja kementerian/lembaga lebih besar di atas belanja non-K/L. Setelah tidak memberikan subsidi pada BBM jenis premium, maka anggaran untuk BBM tahun anggaran 2015 yang diusulkan dalam APBN-P sebesar hanya Rp 56 triliun. Dari penghematan tersebut, pemerintah memiliki ruang fiskal hingga mencapai Rp 205 triliun.

Penambahan anggaran akan diperuntukkan kementerian/lembaga yang menjalankan agenda pembangunan prioritas. Bambang mengatakan total tambahan anggaran mencapai Rp 155 triliun.

“Kemudian belanja infrastruktur naik dari Rp 190 triliun jadi Rp 290 triliun dibanding APBN 2015,” ujar Bambang.

Di samping itu, Bambang juga menambahkan, pemerintah akan mengurangi kewajiban setoran perusahaan pelat merah atau dividen. Jika sebelumnya kewajiban dividen dari pagu dalam APBN 2015 tercatat sebesar Rp 44 triliun, maka kini berkurang menjadi Rp 35 triliun.

“PMN (Penyertaan Modal Negara) untuk BUMN Rp 37 triliun, utamanya BUMN di bidang infrastruktur ditambah. Misalnya, Antam (PT Aneka Tambang) yang didorong hilirisasi dari minerba, terutama untuk smelter,” ujar Bambang.

SUMBER :

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/01/09/205414226/Menkeu.Pola.Belanja.Pemerintah.Jadi.Menarik.sejak.Pengalihan.Subsidi.BBM

ANALISIS :

Pemerintah banyak mengalokasikan anggaran dari subsidi bahan bakar minyak (BBM) ke pos-pos produktif. Dan anggaran belanja infrastruktur pun memiliki kenaikan dari Rp 190 triliun menjadi Rp 290 triliun untuk tahun 2015.

TULISAN 13

Pasar Rakyat Kian "Tersingkir", Perbankan Harus Lebih Perhatian

Selasa, 23 Desember 2014 | 08:57 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Peran pasar rakyat (tradisional) sebagai tulang punggung ekonomi nasional kian hari kian menyusut. Bukan tanpa sebab. Menjamurnya pusat pembelanjaan modern diberbagai daerah di Indonesia bisa jadi faktor utama yang "menyingkirkan" pasar rakyat tersebut.

Menurut Direktur Eksekutif dan Ketua Yayasan Danamon Peduli, Restu Pratiwi, "tersingkirnya" pasar rakyat haruslah menjadi perhatian semua pihak. Bahkan, institusi perbankan pun menurutnya harus ikut memperhatikan hal tersebut.

"Peran pemerintah, swasta, organisasi dan media dapat melebur menjadi satu kekuatan untuk mendukung kelangsungan dan pengembangan pasar rakyat," ujar Restu dalam diskusi mengenai pasar rakyat, Jakarta, Senin (22/12/2014).

Kata dia, pasar rakyat merupakan showcase yang paling banyak berbicara mengenai kekayaan dan komoditas suatu daerah. Bahkan kata dia, pasar rakyat tak hanya sekedar proses jual beli tetapi juga tempat terjadinya interaksi sosial.

Selain itu, pasar rakyat menurut Restu memiliki aspek sejarah dan budaya yang menjadi pengakuan tersendiri atas keunikan karakter bangsa Indonesia.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, 12,5 persen atau 30 juta penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai pedagang di pasar rakyat. Sementara itu dari data survei AC Nielsen tahun 2013, pasar rakyat kian menurun.

Dari 13.550 tahun 2007 menjadi hanya 9.950 di tahun 2013. Sementara perbandingan pertumbuhan pasar rakyat terhadap pasar modern cukup besar, dimana pasar rakyat hanya -8,1 persen sementara pasar modern 31,4 persen.

SUMBER :

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/12/23/085720126/Pasar.Rakyat.Kian.Tersingkir.Perbankan.Harus.Lebih.Perhatian

 

ANALISIS :

Pasar rakyat mempunyai peran penting dalam interaksi sosial, disini rakyat bukan hanya melakukan transaksi jual beli tetapo juga interaksi sosial antar manusia. Tetapi sekarang ini sudah banyak bermunculan pasar modern yang menyebabkan pasar rakyat menjadi tersingkir. Pertumbuhan pasa rakyat pun menurun dari tahun 2007-2013 sedangkan untuk pertumbuhan pasar modern meningkat pesat.

TULISAN 12

Pemerintah Wajibkan Freeport Bangun Smelter di Papua

Selasa, 23 Desember 2014 | 14:02 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah kembali memberikan syarat kapada PT Freeport Indonesia (Freeport) apabila ingin tetap beroperasi di Indonesia. Kali ini, Pemerintah meminta perusahaan tambang asal AS tersebut membangun smelter di Papua.

"Kita meminta Freeport membangun smelter di Papua, di samping yang ada sekarang di Jawa Timur (Gtesik)," ujar Direktur Jenderal Mineral Batubara R.Sukhyar di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (23/12/2014).

Lebih lanjut, kata dia, pemerintah memberikan waktu sampai 2020 kepada Freeport untuk membangun smelter tersebut. Sementara terkait kapasitas smelter, pemerintah menyerahkannya kepada Freeport.

Sukhyar menegaskan, pemerintah tidak mau tahu besaran kapasitas smelter. Yang penting kata dia, Freeport wajib membangun smelter di Papua. "Mungkin investasi (smelter) 1,5 miliar dollar AS," kata dia.

Sebelumnya, Freeport sudah diwajibkan membuat marketer di Gresik Jawa Timur. Pemerintah pun memberikan tenggat waktu sampai 2017 sampai smelter tersebut selesai. Sayangnya, hingga saat ini programs pembangunannya masih sangat kecil.

Rencana awal, hingga 26 Januari 2015, Freeport Indonesia menggelar lanjutan kegiatan optimasi feasibility study (FS), menetapkan lokasi, merampungkan perizinan analisis dampak lingkungan (AMDAL) serta memenuhi perizinan lain smelternya. Jika sampai 26 Januari Freeport Indonesia tak memenuhi kewajibannya, Kementerian ESDM akan menahan perpanjangan SPE perusahaan itu.

SUMBER :

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/12/23/140210826/Pemerintah.Wajibkan.Freeport.Bangun.Smelter.di.Papua

 

ANALISIS :

Pemerintah meminta Freeport untuk membangun smelter di Papua. Dan pemerintah pun tidak menentukan besaran kapasitas smelter tetapi yang terpenting Freeport wajib membangun smelter di Papua. Jika sampai 26 Januari Freeport Indonesia tidak memenuhi kewajibannya maka, Kementrian ESDM akan menahan perpanjangan SPE perusahaan tersebut.

TULISAN 11

BPS: Petani Kedelai Merugi

Selasa, 23 Desember 2014 | 12:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengusahaan tanaman kedelai tidak profitable. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, berdasarkan Sensus Pertanian 2013 yang dilanjutkan pada 2014, total biaya atau ongkos produksi tanaman kedelai per musim tanam sebesar Rp 9,1 juta per hektar luasan panen.

"Sementara, output-nya tanaman kedelai per musim tanam untuk satu hektar luasan panen adalah Rp 9 juta," ucap Kepala BPS, Suryamin dalam paparannya, Jakarta, Selasa (23/12/2014).

Artinya, rasio antara ongkos produksi dibanding output tanaman kedelai sebesar 101,11 persen. Suryamin mengatakan, pengusahaan paling profitable tanaman pangan ada pada padi sawah. "Profitabilitas padi sawah lebih tinggi dari tanaman pangan lain, karena rasionya lebih rendah,"imbuhSuryamin.

Suryamin mengatakan, output tanaman padi sawah sebesar Rp 17,2 juta per hektar per musim, sedangkan, ongkos produksinya sebesar Rp 12,7 juta per hektar per musim, atau rasionya 73,48 persen dari output.

Sementara itu, output tanaman padi ladang sebesar Rp 10,2 juta per hektar per musim dan ongkos produksinya sebesar Rp 7,8 juta per hektar per musim, atau 76,47 persen dari output.

Adapun tanaman jagung, ongkos produksinya sebesar Rp 9,1 juta per hektar per musim, atau 75,83 persen dari output-nya yang sebesar Rp 12 juta per hektar per musim.

Dari komponen biaya produksinya, upah pekerja dan jasa pertanian mengambil porsi terbesar untuk semua jenis tanaman pangan. Ongkos terbesar kedua adalah sewa lahan. Berturut-turut berikutnya yakni pupuk, bibit, pengeluaran lainnya, sewa alat/sarana usaha, pestisida dan bahan bakar.

Suryamin mengatakan, struktur biaya yang dikeluarkan petani perlu dikontrol, komponen manakah yang terbesar. Sebab, hal ini sangat menentukan efisien tidaknya sebuah pengusahaan pertanian. "Kalau tidak efisien, bisa jadi produk impor lebih berdaya saing," ucap Suryamin.

SUMBER :

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/12/23/122744926/BPS.Petani.Kedelai.Merugi

Analisis :

Total biaya atau ongkos produksi tanaman kedelai per musim tanam sebesar Rp 9,1 juta per hektar luasan panen, sedangkan output-nya tanaman kedelai per musim tanam untuk satu hektar luasan panen adalah Rp 9 juta. Petani harus bisa mengontrol komponen manakah yang terbesar. Sebab, hal ini sangat menentukan efisien atau tidaknya sebuah pengusaha pertanian.