Jumat, 21 November 2014

Medco Garap Minyak Oman (TUGAS 2)




JAKARTA, KOMPAS.com - PT Medco Energi Internasional Tbk melalui anak perusahaannya, Medco Arabia Ltd, menandatangani perjanjian kontrak eksplorasi minyak dan produksi baru di Blok Oman 56, Oman.

Siaran pers MedcoEnergi di Jakarta, Kamis (20/11/2014) menyebutkan, perjanjian ditandatangani Menteri Minyak dan Gas Oman Mohammed bin Hamad Al Rumhy, sebagai wakil Pemerintah Oman, dengan Medco dan mitra lokal Intaj LLC.

Dalam konsorsium itu, Medco memiliki mayoritas hak partisipasi kepemilikan sekaligus menjadi operator Blok Oman 56.

Oman 56 berada di di cekungan hidrokarbon yang produktif, Oman Salt Basin. Mencakup luas area 5.808 kilometer persegi dengan tiga penemuan hidrokarbon yang telah diidentifikasi, blok tersebut diperkirakan mempunyai kandungan minyak sebesar 370 juta barel minyak (
oil in place).

Enam prospek potensial lainnya juga telah berhasil diketahui, sehingga bisa menambah cadangan minyak.

Blok Oman 56 akan menambah portofolio MedcoEnergi dari aset internasional yang telah ada saat ini di Oman, Libya, Yaman, Tunisia, AS, dan Papua Nugini.

MedcoEnergi telah beroperasi di Oman sejak 2006 sebagai operator kontrak jasa lapangan minyak Karim Small Fields (KSF).

Lokasi Oman 56 bersebelahan dengan KSF dan memiliki kesamaan geologi serta keuntungan sinergi operasi dengan KSF ke depannya.

Direktur Utama MedcoEnergi Lukman Mahfoedz mengatakan, blok Oman 56 imerupakan salah satu area eksplorasi terbesar di Oman dan mempunyai potensi kandungan hidrokarbon yang besar.

"Blok ini akan memperkuat posisi perseroan di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, terutama Oman," katanya.

Ia meyakini kesuksesan operasi KSF dapat diulang kembali di Oman 56.





PERJANJIAN KONTRAK EKSPLORASI MINYAK ANTARA PT MEDCO DAN NEGARA OMAN
1.      Konsorsium PT Medco yang Memiliki Mayoritas Hak Partisipasi Kepemilikan
2.      Wilayah Eksplorasi Minyak
2.1  Cekungan Hidrokarbon yang Telah Teridentifikasi
2.2   Luas Area 5.808 Kilometer

3.      Penambahan Portofolio Medco Energi dari Aset Internasional
3.1  Oman
3.2   Libya
3.3   Yaman
3.4   Tunisia
3.5   Amerika Serikat
3.6    Papua Nugini.

Menko Kemaritiman: “Manusia Perahu” Derawan Ancam Kedaulatan NKRI


JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Koordinator Kemaritiman, Indroyono Soesilo, mewanti-wanti pemerintah dan semua pihak untuk serius menyikapi 400 “manusia perahu” yang ada di Tanjung Batu, Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

Keberadaan orang-orang bersuku Bajo--yang berasal dari Malaysia dan Filipina itu--menurut Indroyono bisa mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dia merujuk kasus lepasnya Pulau Sipadan-Ligitan, yang diambil Malaysia.

"Mereka ini berkewarganegaraan Filipina dan Malaysia, masuk ke Derawan. Kalau nanti banyak seperti ini datang dari Malaysia maupun Filipina ke Derawan, nanti suatu saat kejadiannya adalah lama-lama Derawan menjadi pulau orang lain,” tutur Indroyono, Jumat (21/11/2014).

Indroyono menjelaskan, saat kasus Sipadan-Ligitan dibahas di Mahkamah Internasional di Den Haag, hakim mahkamah hanya bertanya sederhana. “Ternyata para hakim gampang nanyanya, selama ini anak-anak ini yang memelihara siapa. Mereka bilang yang memelihara Malaysia. Ya sudah, menjadi milik Malaysia,” ujar dia.

Para hakim Den Haag, kata Indroyono, menggunakan analogi ibu memelihara anak. Dalam kasus Sipadan-Ligitan, orang-orang tersebut mengaku mereka dipelihara oleh Malaysia. “Putus langsung. Berarti kemudian menjadi punya Malaysia. (Derawan) Ini harus hati-hati, kalau tidak kita perhatikan," tegas dia.

Indroyono memastikan saat ini kondisi di Derawan sedang dikaji mendalam oleh jajarannya, terutama terkait kewarganegaraan para "manusia perahu" yang banyak ada di sana. "Yang jelas mereka tidak bisa berbahasa Indonesia. Ini (mengancam) kedaulatan kita, masa dengan NKRI,” ujar dia.

Kementerian Kelautan dan Perikanan, ujar Indroyono, berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri serta Kedutaan Besar Malaysia dan Filipina. Indroyono menambahkan, kajian awal untuk menyudahi masalah “manusia perahu” ini penggunaan solusi deportasi ke negara asal mereka.

SUMBER :

ANALISIS :
Menteri Koordinator Kemaritiman, Indroyono Soesilo, mewanti-wanti pemerintah dan semua pihak untuk serius menyikapi 400 “manusia perahu” yang ada di Tanjung Batu, Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.
Keberadaan orang-orang bersuku Bajo--yang berasal dari Malaysia dan Filipina itu--menurut Indroyono bisa mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dia merujuk kasus lepasnya Pulau Sipadan-Ligitan, yang diambil Malaysia.
Hal yang ditakutkan adalah suatu saat pulau ini akan dihuni atau diambil alih oleh penduduk Filipina dan Malaysia.

Medco Garap Minyak Oman

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Medco Energi Internasional Tbk melalui anak perusahaannya, Medco Arabia Ltd, menandatangani perjanjian kontrak eksplorasi minyak dan produksi baru di Blok Oman 56, Oman.

Siaran pers MedcoEnergi di Jakarta, Kamis (20/11/2014) menyebutkan, perjanjian ditandatangani Menteri Minyak dan Gas Oman Mohammed bin Hamad Al Rumhy, sebagai wakil Pemerintah Oman, dengan Medco dan mitra lokal Intaj LLC.

Dalam konsorsium itu, Medco memiliki mayoritas hak partisipasi kepemilikan sekaligus menjadi operator Blok Oman 56.

Oman 56 berada di di cekungan hidrokarbon yang produktif, Oman Salt Basin. Mencakup luas area 5.808 kilometer persegi dengan tiga penemuan hidrokarbon yang telah diidentifikasi, blok tersebut diperkirakan mempunyai kandungan minyak sebesar 370 juta barel minyak (oil in place).

Enam prospek potensial lainnya juga telah berhasil diketahui, sehingga bisa menambah cadangan minyak.

Blok Oman 56 akan menambah portofolio MedcoEnergi dari aset internasional yang telah ada saat ini di Oman, Libya, Yaman, Tunisia, AS, dan Papua Nugini.

MedcoEnergi telah beroperasi di Oman sejak 2006 sebagai operator kontrak jasa lapangan minyak Karim Small Fields (KSF).

Lokasi Oman 56 bersebelahan dengan KSF dan memiliki kesamaan geologi serta keuntungan sinergi operasi dengan KSF ke depannya.

Direktur Utama MedcoEnergi Lukman Mahfoedz mengatakan, blok Oman 56 imerupakan salah satu area eksplorasi terbesar di Oman dan mempunyai potensi kandungan hidrokarbon yang besar.

"Blok ini akan memperkuat posisi perseroan di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, terutama Oman," katanya.

Ia meyakini kesuksesan operasi KSF dapat diulang kembali di Oman 56.

SUMBER :

ANALISIS :
PT Medco Energi Internasional Tbk melalui anak perusahaannya, Medco Arabia Ltd, menandatangani perjanjian kontrak eksplorasi minyak dan produksi baru di Blok Oman 56, Oman.
Dalam konsorsium itu, Medco memiliki mayoritas hak partisipasi kepemilikan sekaligus menjadi operator Blok Oman 56.

Rencana Konsolidasi BUMN masih Dimatangkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian BUMN masih menggodok rencana konsolidasi bank-bank-bank BUMN. Menteri BUMN Rini M. Soemarno mengatakan, pihaknya belum dapat menyelesaikan bentuk konsolidasi ini pada akhir tahun 2014, karena masih proses analisa konsolidasi dengan pihak terkait.

"Kami melihat kapitalisasi sebagai bentuk bank di ASEAN, sementara bank di Indonesia tidak ada yang masuk tiga besar di ASEAN," kata Rini, usai acara Bankers Dinner di JCC, Kamis (20/11/2014) kemarin.

Menurutnya, rencana penyatuan kembali PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) perlu dikaji kembali, karena timbul pro dan kontra.

"Waktu itu pernah ada wacana merger Bank Mandiri dan BTN, ternyata itu tidak tepat, dan kami masih melihat aneka ragam cara lain," tambahnya.

Sebelumnya, Mandiri dan BTN batal merger karena ada pro dan kontrak dari para serikat kerja. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad menyampaikan, pihaknya masih menunggu rencana Kementrian BUMN melakukan konsolidasi bank-bank berplat merah. "Itu konsolidasi bank-bank ada di blue print OJK. Tunggu nanti akan kami sampaikan," ucapnya. (Nina Dwiantika)

SUMBER :

ANALISIS :
Kementrian BUMN masih memikirkan rencana konsolidasi bank-bank BUMN. Menteri BUMN Rini M. Soemarno mengatakan bahwa pihaknya belum dapat menyelesaikan bentuk konsolidasi ini pada akhir tahun 2014, karena masih proses analisa konsolidasi dengan pihak terkait.
Menurutnya, rencana penyatuan kembali PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) perlu dikaji kembali, karena timbul pro dan kontra.

Pemerintah Akan Pangkas Setoran Dividen BUMN

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengungkapkan, pemerintah akan merevisi target setoran dividen dari perusahaan BUMN. Pasalnya, pemerintah saat ini ingin memajukan semua perusahaan BUMN tanpa harus membebankan setoran dividen untuk penerimaan negara.

"Ya, jadi, memang dilematis bagi BUMN karena kalau kita ingin BUMN tumbuh ke depan, maka dividen harus dikurangi," ujar Sofyan Djalil seusai Rakernas Kadin Bidang Kebijakan Moneter, Fiskal, dan Publik, Jumat (21/11/2014).

Sofyan mengungkapkan bahwa selama ini setoran dividen perusahaan BUMN selalu jadi bantalan dari pemerintah. Pasalnya, penerimaan pajak masih kurang untuk memenuhi kebutuhan belanja negara sehingga dividen jadi opsi utama.

"Selama ini, karena mereka, yang harusnya bayar pajak, tetapi tidak bayar pajak, pemerintah jadi agak kesulitan. Maka dari itu, diambillah dividen," ungkapnya.

Ke depan, pemerintah mengupayakan target yang masuk akal untuk dividen BUMN. Namun, subsektor masyarakat yang tidak bayar pajak harus tetap dikejar karena masih banyak perusahaan swasta akhirnya tidak ditarik pajak karena selalu mengklaim bahwa mereka rugi.

"Banyak perusahaan yang sudah bertahun-tahun melaporkan rugi. Masa, rugi bisa jalan terus. Ini yang harus kita lihat," ujar Sofyan.

Presiden Joko Widodo, menurut Sofyan, juga telah menjelaskan bahwa masalah sistem penerimaan pajak akan lebih baik. Dengan demikian, ketergantungan kepada dividen BUMN menjadi berkurang.

"Pemerintah sangat percaya, BUMN yang sehat, yang tumbuh, akan membantu ekonomi kita, dan akan baik untuk negeri," kata Sofyan. (Adiatmaputra Fajar Pratama)

SUMBER :

ANALISIS :
Pemerintah akan merivisi target setoran dividen dari perusahaan BUMN. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil bahwa selama ini setoran dividen perusahaan BUMN selalu jadi bantalan dari pemerintah. Pasalnya, penerimaan pajak masih kurang untuk memenuhi kebutuhan belanja negara sehingga dividen jadi opsi utama.